Negara Terancam Oleh Kaum Amoral

#IndonesiaTanpaJIL Chapter Bogor kembali hadir dalam perhelatan Bogor Islamic Book Fair dalam sebuah talkshow bertajuk “Pergulatan Melawan Kaum Amoral”. Perhelatan itu berlangsung sejak ba’da Ashar, Sabtu (22/10/16), di Masjid Raya Bogor. Dalam talkshow tersebut, ITJ Bogor menghadirkan Nurul Hidayati SS.,MBA, Sekjen Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, sebagai narasumbernya.
“Judicial review terhadap pasal 284, 285 dan 292 dalam KUHP terkait kesusilaan ini masih kami perjuangkan di Mahkamah Konstitusi karena produk undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, terutama Sila ke-2 yakni ‘Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab’,“ ungkap Nurul. 

Permohonan judicial review ini diinisiasi oleh AILA dan didukung oleh sembilan orang ahli yang menguatkan argumentasi pemohon serta tiga puluh advokat yang membantu prosesnya.

Dalam Pasal 284 KUHP, sebuah perzinaan dianggap terlarang jika pelakunya telah berkeluarga dan perzinaan tersebut telah mengganggu rumah tangga atau pernikahan. Namun bagi yang belum menikah maka pasal tersebut tidak berlaku.

“KUHP tersebut adalah filosofi hukum warisan penjajahan Belanda, sehingga hukum tersebut cenderung melegalkan free sex,” jelas Nurul.

Menurut pemikiran liberal, zina dan LGBT tidak menjadi masalah selama itu tidak mengganggu urusan orang lain. Hanya saja orang-orang yang berpikiran demikian tidak berpikir bagaimana jika korban dari zina dan LGBT tersebut adalah sanak, kerabat dan keluarga mereka. “Saat ini dari 192 negara yang ada di dunia hanya ada 21 negara yang melegalkan LGBT, dan Indonesia tidak boleh menjadi negara berikutnya dengan membiarkan LGBT menjadi legal, terlebih mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam,” tandasnya.

“Akibat dari LGBT ini adalah rusaknya kualitas SDM dan pemusnahan manusia, karena tidak mungkin pelaku homoseksual memiliki keturunan. Apalagi pelaku LGBT rentan terkena penyakit HIV/AIDS. Biaya penyembuhan penderita HIV/AIDS adalah sekitar lima ratus ribu hingga sejuta rupiah per bulan, dan itu wajib ditanggung oleh negara. Lantas di mana produktivitas negeri ini jika harus menggelontorkan dana sebanyak itu hanya untuk menanggung penyakit dari mereka yang LGBT. Itu sangat naif sekali,” pungkas Nurul.